Bagaimana OJK Mengawasi Aset Kripto di Indonesia?

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) resmi mengambil alih pengawasan aset kripto di Indonesia sejak Januari 2025, menggantikan BAPPEBTI yang sebelumnya bertugas sejak 2018. Peralihan ini diamanatkan oleh UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2023) dan menandai babak baru regulasi kripto Indonesia — di mana kripto tidak lagi diperlakukan sebagai komoditas, melainkan masuk ke ranah aset keuangan yang diawasi otoritas sektor keuangan.

Mengapa Pengawasan Kripto Berpindah ke OJK?

Selama tujuh tahun di bawah BAPPEBTI, kripto diatur sebagai komoditas berjangka — sama seperti emas batangan atau minyak sawit. Pendekatan ini tidak ideal karena sifat kripto lebih dekat ke instrumen keuangan digital daripada komoditas fisik.

Per akhir 2024, jumlah investor kripto terdaftar di Indonesia mencapai lebih dari 21 juta akun, melampaui jumlah investor di pasar saham.

Dengan angka sebesar itu, pemerintah menilai kripto perlu diawasi oleh lembaga yang punya kapasitas pengawasan sektor keuangan yang lebih menyeluruh. OJK sudah mengawasi perbankan, pasar modal, dan asuransi — sehingga integrasi kripto ke bawah OJK dianggap lebih konsisten secara sistem.

Apa Kewajiban Exchange Kripto di Bawah OJK?

Exchange yang ingin beroperasi secara legal di Indonesia wajib memenuhi sejumlah persyaratan sejak aturan baru berlaku:

1. Pendaftaran dan Perizinan Exchange harus mengajukan izin ke OJK. Selama masa transisi, exchange yang sebelumnya sudah terdaftar di BAPPEBTI mendapat waktu untuk menyesuaikan diri — namun tetap harus memenuhi standar baru OJK dalam batas waktu yang ditentukan.

2. Pemisahan Aset Nasabah Exchange wajib memisahkan aset nasabah dari aset perusahaan. Ini penting agar dana pengguna tidak tercampur dengan operasional exchange — pelajaran yang dipetik dari kolapsnya FTX pada 2022.

3. Pengelolaan Risiko dan Pelaporan Exchange diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), menerapkan KYC/AML yang ketat, dan memiliki sistem manajemen risiko yang terdokumentasi.

4. Aset yang Boleh Diperdagangkan Tidak semua token bisa listing sembarangan. OJK menentukan daftar aset kripto yang diizinkan diperdagangkan. Aset yang tidak ada di daftar tersebut tidak boleh ditawarkan ke pengguna Indonesia secara legal.

Apa Dampaknya bagi Pengguna Kripto Indonesia?

Perlindungan lebih terstruktur. Dengan OJK sebagai pengawas, ada jalur pengaduan yang lebih jelas jika terjadi masalah dengan exchange. OJK memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang sudah mapan dari pengalaman mengawasi sektor keuangan lain.

Exchange asing makin diperketat. Exchange luar negeri yang tidak terdaftar di OJK tidak boleh aktif melayani pengguna Indonesia. OJK bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir platform yang tidak patuh. Ini berarti pengguna yang masih menggunakan exchange asing yang tidak terdaftar menanggung risiko hukum dan risiko operasional sendiri.

Biaya compliance naik, tapi ekosistem lebih sehat. Exchange yang patuh harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk memenuhi standar OJK. Namun efeknya adalah penyaringan alami — hanya exchange dengan modal dan komitmen jangka panjang yang bisa bertahan.

Exchange yang tidak terdaftar di OJK tidak memiliki perlindungan hukum bagi nasabahnya di Indonesia.

Risiko yang Masih Ada

Regulasi OJK yang lebih ketat bukan berarti kripto jadi “aman” secara investasi. Beberapa risiko tetap relevan:

• Volatilitas harga tidak diatur oleh OJK — nilai aset kripto bisa turun drastis kapan saja
• DeFi dan wallet non-custodial berada di luar jangkauan OJK — kalau kamu berinteraksi langsung dengan smart contract atau menggunakan MetaMask, tidak ada perlindungan regulasi
• Seed phrase tetap menjadi tanggung jawab penuh pengguna — kehilangan seed phrase berarti kehilangan akses permanen
• Exchange terdaftar pun tidak kebal dari masalah likuiditas atau keputusan bisnis yang merugikan nasabah

Untuk aktivitas seperti yield farming, staking, atau penggunaan liquidity pool di protokol DeFi, OJK belum memiliki kerangka pengawasan yang spesifik — area ini masih abu-abu secara regulasi.

Kesimpulan

Peralihan pengawasan kripto dari BAPPEBTI ke OJK sejak Januari 2025 adalah perubahan struktural yang signifikan bagi ekosistem kripto Indonesia. Exchange kini harus memenuhi standar lebih tinggi: izin resmi, pemisahan aset, pelaporan transaksi, dan daftar aset yang diizinkan. Bagi pengguna, ini berarti perlindungan yang lebih terstruktur — tapi bukan jaminan bahwa semua risiko investasi hilang. Pastikan kamu selalu menggunakan exchange yang terdaftar resmi di OJK sebelum menyetor dana.

💡 Mau belajar lebih dalam? Kelas WhaleX mengajarkan strategy dan eksekusi nyata, bukan hanya teori. Lihat kelas tersedia →