Tanya Jawab

Apakah Pajak Crypto Berlaku untuk Yield DeFi?

Ya, yield DeFi seperti staking reward, liquidity mining, dan bunga lending wajib dilaporkan sebagai penghasilan dan dikenai pajak di Indonesia.

PajakDeFi

Ya, pajak crypto berlaku untuk yield DeFi di Indonesia — reward dari staking, liquidity mining, dan lending masuk kategori penghasilan dan wajib dilaporkan ke DJP, dengan tarif PPh umum yang bisa mencapai 35% untuk penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun.

Dasar Hukum: PMK 68/2022

Pemerintah Indonesia mengatur pajak aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 68/2022. Aturan ini menetapkan dua tarif utama:

  • PPh Final 0,1% — dipotong otomatis dari setiap transaksi jual-beli di exchange yang terdaftar BAPPEBTI
  • PPN 0,11% — dikenakan atas jasa pertukaran aset kripto di platform terdaftar

Namun, PMK 68/2022 dirancang untuk transaksi di platform terpusat. Aktivitas DeFi belum memiliki ketentuan teknis yang spesifik, sehingga perlakuan pajaknya mengacu pada prinsip umum PPh.

Yield DeFi Tergolong Penghasilan

Menurut UU PPh Pasal 4 ayat (1), segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak — dari sumber manapun — adalah penghasilan yang kena pajak. Ini mencakup:

  • Staking reward — token yang diterima sebagai imbalan mengunci aset
  • Liquidity mining / farming — reward LP token atau token insentif protokol
  • Bunga lending — bunga yang diterima dari meminjamkan aset di protokol seperti Aave atau Compound
  • Airdrop — token gratis yang diterima dari protokol, dianggap penghasilan pada saat diterima

Semua jenis reward di atas dikenai tarif PPh progresif berdasarkan total penghasilan tahunan kamu, bukan tarif final 0,1%.

Swap di DEX Juga Berpotensi Kena Pajak

Swap token di DEX seperti Uniswap atau PancakeSwap bisa memicu kewajiban pajak karena dianggap sebagai pertukaran properti — bukan sekadar pembayaran. Jika kamu swap ETH ke USDC dan nilai ETH naik sejak kamu beli, selisih kenaikan itu secara prinsip adalah keuntungan yang bisa dikenai pajak.

Masalahnya, tidak ada mekanisme pemotongan otomatis untuk transaksi di DEX karena tidak melalui platform terdaftar. Kewajiban pelaporan sepenuhnya ada di tangan wajib pajak.

Cara Praktis Melaporkan

  1. Catat setiap transaksi — tanggal, jumlah token diterima, dan nilai rupiah saat reward diterima
  2. Hitung nilai rupiah — gunakan harga pasar saat reward masuk ke wallet kamu
  3. Laporkan di SPT Tahunan — masukkan ke kolom penghasilan lain-lain
  4. Simpan bukti — screenshot explorer, CSV dari wallet tracker seperti Koinly atau DeBank

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana DeFi bekerja dan risiko apa saja yang perlu diperhitungkan sebelum menyimpan aset di protokol, pelajari mekanisme dasarnya terlebih dahulu.

Artikel ini bersifat edukatif dan bukan saran keuangan atau investasi personal.

Belajar DeFi Langsung — Bukan Hanya Teori

WhaleX Masterclass 2 Hari: dari setup wallet sampai LP DeFi aktif menghasilkan. Praktik langsung, dipandu mentor berpengalaman.

Lihat Jadwal Kelas →

Pertanyaan Umum

Berapa tarif pajak untuk yield DeFi di Indonesia?

Reward dari staking, farming, dan lending DeFi dikenai PPh umum sesuai tarif progresif (5–35%), bukan PPh Final 0,1% yang berlaku untuk transaksi di exchange terdaftar.

Apakah swap token di DeFi kena pajak?

Ya, swap token di DEX seperti Uniswap atau PancakeSwap berpotensi memicu peristiwa kena pajak karena dianggap pertukaran aset, meskipun transaksi tidak melalui exchange terdaftar BAPPEBTI.