Apakah Jual NFT Kena Pajak di Indonesia?

Ya, jual NFT di Indonesia kena pajak — dan aturannya sudah berlaku sejak 1 Mei 2022 lewat PMK 68/2022 yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

Aturan Pajak yang Berlaku

Berdasarkan PMK 68/2022, pemerintah Indonesia menggolongkan aset kripto — termasuk NFT — sebagai komoditas digital, bukan alat pembayaran. Karena itu, setiap transaksi jual beli NFT di exchange yang terdaftar di BAPPEBTI dikenai dua komponen pajak:

• PPh Final 0,1% dari nilai transaksi, dipotong oleh exchange sebagai pemungut pajak
• PPN 0,11% dari nilai transaksi (naik dari 0,1% menyesuaikan tarif PPN umum)

Artinya, jika kamu menjual NFT senilai Rp 10.000.000 di marketplace yang terdaftar, pajak yang dipotong otomatis adalah sekitar Rp 10.000 untuk PPh dan Rp 11.000 untuk PPN — total sekitar Rp 21.000.

Bagaimana Jika Transaksi di Luar Exchange Terdaftar?

Ini bagian yang sering terlewat. Jika kamu beli atau jual NFT di platform luar negeri — misalnya OpenSea atau Blur — tidak ada pemotong pajak otomatis. Kewajiban lapor dan bayar pajak ada di tanganmu sendiri. Kamu wajib melaporkan keuntungan tersebut sebagai penghasilan di SPT Tahunan dan membayar PPh sesuai tarif progresif yang berlaku (5%–35% tergantung total penghasilan tahunan).

Ini perbedaan besar dibanding transaksi di exchange lokal seperti Tokocrypto atau Pintu yang sudah memotong pajak secara otomatis.

NFT dari Minting, Airdrop, atau Royalti

Tiga sumber NFT ini punya perlakuan pajak yang berbeda:

• Minting (membuat NFT sendiri lalu dijual): keuntungan dari penjualan tergolong penghasilan usaha, dikenai PPh umum
• Airdrop NFT: dianggap penghasilan saat diterima, dinilai berdasarkan harga pasar waktu itu, masuk tarif PPh progresif
• Royalti dari NFT: tergolong penghasilan pasif, dikenai PPh 15% jika dibayar oleh badan usaha di Indonesia

Kalau kamu aktif menjual karya sebagai NFT artist atau trader, konsultasi dengan konsultan pajak yang paham aset digital sangat disarankan — karena klasifikasi penghasilan bisa berbeda tergantung frekuensi dan skala transaksi.

Yang Perlu Disiapkan

Biasakan mencatat setiap transaksi NFT: tanggal, harga beli, harga jual, dan platform yang digunakan. Catatan ini penting saat mengisi SPT atau jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Beberapa exchange lokal sudah menyediakan laporan riwayat transaksi yang bisa langsung digunakan untuk keperluan pajak.

Untuk memahami lebih lanjut soal regulasi aset kripto di Indonesia, baca apa itu BAPPEBTI dan perannya di industri crypto serta cara lapor pajak crypto di SPT tahunan. Kalau kamu baru mengenal NFT secara umum, mulai dari apa itu NFT dan bagaimana cara kerjanya.

Artikel ini bersifat edukatif dan bukan saran keuangan atau investasi personal.